Muhammadiyah Aceh Selenggarakan RAPIM se Aceh

Rabu, 30-01-2013
Dibaca: 2249

Banda Aceh (28/1). Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh, sejak tanggal 26 – 27 Januari 2013 menyelenggarakan Rapat Pimpinan (RAPIM) Muhammadiyah se Aceh, bertempat di Gedung BkkbN Provinsi Aceh, Jalan T. Nyak Arief Lampineung Banda Aceh, dihadiri sebanyak 120 orang peserta, terdiri dari Ketua dan Anggota PWM Aceh, Ketua dan Sekretaris PDM se Aceh, Ketua Umum dan Sekretaris Umum Pimpinan Ortom se Aceh, Ketua dan Sekretaris Majelis dan Lembaga PWM Aceh, serta undangan Khusus, hadir dari PP Muhammadiyah Bapak Drs. H. Marpuji Ali, M.Si (Sekretaris PPM), dengan tema “Konsolidasi Organisasi memasuki Abad 2 Muhammadiyah”.

Prof. Dr. H. Al Yasa’ Abubakar, MA, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh dalam Pidato Rapim mengatakan, RAPIM diselenggarakan untuk melihat perjalanan persyarikatan ini dengan berbagai dinamika dan tantangan, dan sekaligus juga konsolidasi organisasi serta menyusun program kerja kedepan. Diantara agenda utama, kata Al Yasa’ mendengar pemaparan program dan laporan dinamika dari daerah dan ortom, sekaligus membahas dan mengevaluasi berbagai kegiatan Muhammadiyah hingga ke tingkat ranting. Diakuinya masih ada sebagian masyarakat yang menilai negatif paham keagamaan Muhammadiyah, jadi banyak hal yang dibahas, tergantung forum, tegas Al Yasa’.

Sekretaris PP Muhammadiyah Drs. H. Marpuji Ali, M.Si, dalam sambutannya mengatakan Muhammadiyah di Aceh hendaknya makin mengintensifkan usaha dakwahnya, untuk memberi warna pada proses penerapan Syariat Islam, dengan pembinaan Aqidah, Ibadah, Akhlak, dan mu’amallah yang sejalan dengan Al-Quran dan As-Sunnah yang makbullah sesuai faham Muhammadiyah, sehingga ummat Islam di Aceh dapat menjadi Uswatun Hasanah dalam berbagai bidang kehidupan yang Islami. Muhammadiyah di Aceh harus meningkatkan jalinan komunikasi dan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi sampai dengan pemerintahan Desa dqalam memajukan masyarakat Aceh. Muhammadiyah sejak pra kemerdekaan sampai dengan sekarang tidak lelah berkiprah memajukan bangsa melalui berbagai amal Usahanya, sehingga meringankan beban Pemerintah. Maka jika Pemerintah membantu Muhammadiyah, itu suatu keniscayaan. Prinsip Islam sesungguhnya saling membantu secara positif dalam kebijakan. Muhammadiyah di Aceh, timpal Marpuji Ali, haruslah meningkatkan ukhuwah dengan bekerjasama dengan seluruh kekuatan masyarakat, untuk memajukan kehidupan warga Aceh di berbagai bidang kehidupan, serta mencegah dari berbagai ekses negatif akibat perubahan Sosial. Kedepan, Muhammadiyah di Aceh harus makin solid, kuat, meluas, maju dan berkualitas, tingkatkan mutu Amal Usaha Muhammadiyah, intensifkan pembinaan cabang dan ranting, dan juga tingkatkan pembinaan jamaah dan dakwah jamaah di ranting-ranting. Pada akhirnya sambutannya, Marpuji Ali mengatakan sebagai organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, Muhammadiyah akan tetap kritis terhadap Pemerintah yang berkuasa. Dikatakan organisasi yang didirikan pada tanggal 18 November 1912 ini akan berusaha terus memberi solusi terhadap berbagai persoalan ummat.

Sementara itu, Gubernur Aceh dr. H. Zaini Abdullah dalam sambutan pembukaannya yang dibacakan oleh staf ahli Gubernur Aceh bidang Ekonomi dan Keuangan Prof. Dr. H. Jasman J Ma’ruf mengatakan, sejak berdiri 100 tahun yang silam, Muhammadiyah selalu mengusung slogan “Gerakan Pencerahan dan Solusi untuk Bangsa” dalam setiap gerakannya. Dalam perjalanan sejarahnya, semangat tersebut memang terbukti nyata. Di Era kolonial, Muhammadiyah berperan dalam pergerakan kemerdekaan. Pada awal kemerdekaan Muhammadiyah terlibat aktif meletakkan fondasi bangsa berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Pada masa orde lama, Muhammadiyah istiqamah menegakkan NKRI, Pada masa orde baru, Muhammadiyah berkiprah dengan kerja-kerja kemasyarakatan untuk memajukan kehidupan bangsa, adapun pada era reformasi, Muhammadiyah menjadi pilar masyarakat madani dalam memelopori era baru Indonesia yang demokratis, berwawasan kemajemukan, serta kritis. Semua ini menjadi bukti bahwa dalam rentang seratus tahun, Muhammadiyah telah berjuang mencerahkan kehidupan umat, hingga akhirnya memperoleh pengakuan sebagai gerakan Islam pembaharuan Indenesia. Tak heran jika memasuki abad kedua perjuangannya saat ini, peran Muhammadiyah sangatlah dibutuhkan, terutama untuk mewujudkan Ukhuwah Islamiyah sekaligus sebagai mitra Pemerintah guna menyuseskan pembangunan.

Di Aceh lanjut Gubernur, Muhammadiyah telah berkiprah sejak tahun 1923, selama ini pula Muhammadiyah telah melakukan berbagai gebrakan untuk pembangunan di daerah ini. Tak heran jika Muhammadiyah memiliki jumlah pengikut yang cukup signifikan di Aceh. Organisasi ini adalah salah satu mitra strategis Pemerintah Aceh dalam mengembangkan sejumlah program, terutama berkaitan dengan program pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Muhammadiyah juga menjadi salah satu tonggak utama kegiatan dakwah dan syiar-syiar Islam di Aceh.

Dalam Rapim tersebut, telah disepakati beberapa program kerja dan rekomendasi, yang dirumuskan oleh Sidang Komisi I bidang Organisasi dan Umum, Sidang Komisi II bidang Strategi Dakwah & Program Khusus, dan Sidang Komisi III bidang Rekomendasi. Rekomendasi antara lain menyepakati 1. Mempertegas kembali kepada semua pihak, bahwa Muhammadiyah adalah organisasi Islam ahlussunnah waljamaah. 2. Meminta Pemerintah Aceh untuk mengoptimalkan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) dengan melibatkan seluruh RSU Pemerintah, RSU Daerah maupun RSU/Klinik Swasta se Aceh, dan memanfaatkan dana JKA tersebut bukan hanya untuk kuratif saja, tetapi juga untuk preventif dan promotif. 3. Mempertegas kepada Pemerintah Aceh untuk melibatkan secara intensif Pimpinan Organisasi Islam dalam setiap perumusan kebijakan di Aceh. 4. Mengimbau kepada media massa agar menyampaikan berita yang benar dan akurat dengan mempertimbangkan dampak dari berita yang dipublikasikan terutama berkaitan dengan pelaksanaan Syariat Islam (almanar).

Tags: Rapim Muhammadiyah Se-Aceh